Tebuireng.online—Jakarta- Dukungan moral untuk KPK yang tengah berhadapan dengan Pansus Angket DPR terus berdatangan. Pada Kamis, (06/07/2017) Sejumlah tokoh lintas agama mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Bahkan rencananya akan diadakan pertemuan pada bulan ini di Pesantren Tebuireng menindaklanjuti dukungan itu.

Seperti yang disampaikan KH. Salahuddin Wahid bahwa beliau dan tokoh lintas agama lainnya memberikan dukungan moral untuk lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk era presiden SBY itu.

“Jadi, kami ingin menyatakan dukungan terhadap KPK yang terakhir-terakhir ini mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk bisa terus maju melawan praktik korupsi dan secara umum penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan di negara kita ini,” kata Gus Sholah di laman kompas.com.

Pengasuh Pesantren Tebuireng ini mengungkapkan, bahwa beliau dan para tokoh lintas agama merencanakan menggelar kegiatan bersama sebagai bentuk ungkapan dukungan terhadap KPK.

Gus Sholah menegaskan, pemberantasan korupsi dan pembentukan KPK merupakan salah satu tuntutan reformasi. Namun, beliau bersama tokoh lintas agama prihatin dengan kondisi saat ini. Korupsi tidak berkurang dan justru makin bertambah banyak. “Yang ditangkap banyak, tapi korupsinya juga makin banyak,” imbuh mantan Aktivis HAM itu.

Di sisi lain, Gus Sholah juga prihatin dengan gejala-gejala perpecahan bangsa. Menurut dia, sudah seharusnya seluruh komponen bangsa bersama-sama memerangi korupsi. Beliau berharap, dukungan dari para tokoh lintas agama dapat menguatkan KPK dalam melawan korupsi.

Sementara itu, Agus Susanto menambahkan, kemungkinan pertemuannya akan dilangsungkan pada bulan ini di Pesantren Tebuireng, Jawa Timur. “Yang akan diundang bukan hanya tokoh lintas agama, tapi juga putra-putri pendiri bangsa ini dari berbagai kalangan,” kata Agus.

Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif menyatakan, KPK menyambut baik dukungan moral yang diberikan oleh para tokoh lintas agama. “Mereka melihat ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian masih banyaknya korupsi, dan beliau-beliau juga prihatin kok serangan makin banyak ditujukan kepada komisi yang memberantas korupsi, bukan pada koruptornya,” kata La Ode.

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR. Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket. Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut kemudian akan diserahkan ke KPK.